sertifikat-website-rev-1.jpg

Penilaian dan Pengesahan RKT Self Approval

Bagaimana melakukan penilaian dan pengesahan RKT secara Self Approval pada Unit Manajemen Hutan Alam ? Hal itu mungkin menjadi pertanyaan dari sebagian orang.  Penilaian dan pengesahan RKT secara Self Approval yang diberikan kepada suatu Unit Manajemen Hutan baik pada hutan alam maupun hutan tanaman pada dasarnya merupakan insentif dari  ketentuan Pasal 11 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.33/Menhut-II/2014 atas pencapaian kinerja pengelolaan hutan berkategori Baik berdasarkan hasil penilaian LPPHPL terakreditasi KAN.

Pada prinsipnya kelengkapan persyaratan penyusunan RKT bagi Unit Manajemen baik secara Non Self Approval maupun secara Self Approval adalah sama.  Bedanya pada penilaian dan pengesahan RKT secara Self Approval mulai dari penyusunan Buku URKT, penilaian dan pengesahan RKT dilakukan sendiri oleh Unit Manajemen ybs.  Sedangkan pada Non Self Approval adalah penyusunan Buku URKT dilakukan oleh Unit Manajemen lalu disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi untuk dilakukan penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan.  Jika berdasarkan hasil penilaian dari Dinas Kehutanan Provinsi setempat dinilai memenuhi maka biasanya Unit Manajemen ybs diminta untuk melakukan presentasi Usulan RKT di Dinas Kehutanan Provinsi.  Dari hasil presentasi Usulan RKT tersebut biasanya jika ada rekomendasi perbaikan maka Unit Manajemen ybs harus melakukan perbaikan sesuai rekomendasi untuk diajukan kembali ke Dinas Kehutanan Provinsi setempat.  Selanjutnya jika perbaikan Usulan RKT tersebut telah sesuai maka Dinas Kehutanan Provinsi setempat mengesahkan RKT yang diajukan Unit Manajemen.

Perbedaan Penilaian dan Pengesahan RKTUPHHK Secara Mandiri (Self Approval).

Apa perbedaan mendasar penilaian dan pengesahan RKT Non Self Approval dan Self Approval ?  Apa saja kegiatan pada Unit Manajemen dalam penyusunan RKT diatur dalam BAB IV RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (RKTUPHHK-HA) - PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.33/Menhut-II/2014 TENTANG INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM.  Di bawah ini secara detail ditampilkan sebagai berikut :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.33/Menhut-II/2014

TENTANG INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM

Non Self Approval

Self Approval

Pemegang IUPHHK-HA

Dinas Kehutanan Provinsi 

Biaya

Ditanggung Pemegang IUPHHK-HA

Pemegang IUPHHK-HA

Pasal 9

1.      Berdasarkan RKUPHHK-HA yang telah disetujui, setiap pemegang IUPHHK-HA wajib menyusun dan mengajukan usulan RKTUPHHK-HA

x

x

2.     Usulan RKTUPHHK-HA tahun berikutnya diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya RKTUPHHK-HA.

x

-

3.      Usulan RKTUPHHK-HA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dg tembusan kepada :

a.     Direktur Jenderal;

b.     Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

c.      Kepala UPT; dan

d.     Kepala KPH.

x

-

4.      Usulan RKTUPHHK-HA disusun oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPLCANHUT dan ditandatangani/disetujui Direktur Utama atau Ketua Koperasi pemegang IUPHHK-HA.

-

x

5.      Penyampaian tembusan usulan RKTUPHHK-HA kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan melalui Sistem Informasi Produksi Hutan Alam Online (SIPHAO).

x

-

Pasal 10

1.     Usulan RKTUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun berdasarkan :

a.     RKUPHHK-HA yang telah disetujui;

b.     Rekapitulasi LHC, yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT; dan

c.      c. Peta hasil penafsiran dari Citra Satelit (skala 1 : 50.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir.

x

x

Pasal 13

1.      Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan usulan RKTUPHHK-HA, melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap :

  • Pelaksanaan batas blok RKT

 x

x

BAP Pemeriksaan sendiri

  • Plaksanaan timber cruising dengan intensitas sebesar 1% (satu persen)

 x

x

BAP Pemeriksaan sendiri

  • Pelksanaan pembinaan hutan (TPTI) penanaman tanah kosong, kanan kiri jalan.

 x

x

BAP Pemeriksaan sendiri

2.     Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh 1 (satu) tim dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

 x

x

BAP Pemeriksaan Sendiri

 Pasal 14

1.  Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan persetujuan usulan RKTUPHHK-HA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima BAP berikut data dan informasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

 x
2.  Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak menyampaikan BAP berikut data dan informasi atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja melakukan penilaian dan persetujuan usulan RKTUPHHK-HA.   x

3.  Persetujuan RKTUPHHK-HA, antara lain meliputi:

a. Penetapan rencana kegiatan RKTUPHHK-HA sesuai sistem silvikultur yang diterapkan;

 x  Mengesahkan sendiri
b. pemanfaatan kayu, penggunaan dan penjualan hasil hutan bukan kayu  x Mengesahkan sendiri
c. ecotourisme, pengamanan dan perlindungan hutan;  x Mengesahkan sendiri
d. tenaga teknis dan non teknis kehutanan;  x Mengesahkan sendiri
e. penelitian, kelola sosial;  x Mengesahkan sendiri
f. TPn, TPK/logpond, alat berat, trace jalan; dan  x Mengesahkan sendiri
g. penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan.  x Mengesahkan sendiri